Oleh : Rimbo Bugis
Di setiap negara demokrasi tidak bisa di hindari hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan orasi hati warga negara atau rakyat. Karna demokrasi adalah milik rakyat dan semua para pakar juga mengatakan dengan tujuan yang sama. Menurut Abdul Gani Ar Rahhal dalam bukunya, Al Islamiyyin wa Sarah Ad Dimuqrathiyyah mendefinisikan demokrasi sebagai “kekuasaan rakyat oleh rakyat”. Rakyat adalah sumber kekuasaan. Plato sebagai orang pertama yang membicarakan tentang demokrasi juga mengatakan kalau sumber kekuasaan adalah keinginan yang satu bukan majemuk. Definisi ini juga yang dikatakan oleh Muhammad Quthb dalam bukunya Madzahib Fikriyyah Mu’ashirah.
Rakyatlah yang berkuasa atas negara itu lah demokrasi seperti di Indonesia. Indonesia negara demokrasi, telah di sampaikan dalam pasal 1 UUD Indonesia menyatakan negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Olehnya itu dalam kondisi apapun negara, rakyat berhak untuk menentukan sikapnya, begitu juga sikap politik.
Politik dan demokrasi di Indonesia dan dimana saja, tentu harus ada instrumen demokrasinya diantaranya partai politik. Partai politik yang merupakan instrumen demokrasi, tentu memiliki pran diantaranya menegosiasi kepentingan. Namun, bahkan ada yang sampai tidak memiliki batas kepentingan itu sendiri, sehinga ada yang membawa kepentingan dirinya, kepentingan klompoknya, hinga banyak yang lupa dengan kepentingan rakyat yang telah mempercayainya sebagai penyambung kepentingan mereka. Sehinga karna untuk merahi kepentingan mereka, atau klompok mereka, dibangun atau di ciptakanlah ceriata sesuai kepentingan klompok mereka.
Kelompok Demokrasi
Negara demokrasi, ketika bicara klompok maka disana tidak hanya memiliki klompok kepentikngan, namun ada juga klompok penekan. Klompok ini cenderung berfikir kritis, meskipun ada yang berpendapat bahwa instrumen demokrasi hanyalah partai politik, namun bagiku klompok penekan seperti ormas juga merupakan instrumen demokrasi. Gun Gun Haryanto, Dosen Ilmu komunikasi Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta pernah berbicara banyak tentang dua klompok tersebut dalam satu diskusi. Intinya ada dua klompok yang menguasai negara demokrasi dan dia membuat kajian tentang haluan Muhamnadiyah dan Nahdatul Ulama di Indonesia.
Ia mengatakan untuk sekarang ini Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama cenderung berada dalam klompok kepentingan, karna sering di terlihat kirang gerget dalam mengkritik pemerintah terutama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Karna tugas dari klompok penekan itu ketika melihat ketidak sesuaian dengan realita masyarakat yang ada maka harus di kritik dan tanpa takut dan berharap sesuatu dari pemerintah. Maksud dari pada itu sebagaimana yang di lakukan KH Ahmad Dahlan mengkritik kraton Yogjakarta ketika melihat kesalahan arah kiblat dan berusaha untuk menyesuaikanya dengan pandangan KH Ahmad Dahlan. Bahkan KH Ahmad Dahlan pernah melontarkan satu pandangan bahwa apabila pemerintahan satu bangsa itu rusak maka rusaklah rakyat dan bangsa itu.
Dari KH Ahmad Dahlan menjadi dasar sebagaimana Ki Bagus Hadikusumo, mengkritik Soekarno, ketika Muhammadiyan mengkritik Soeharto dan membuat Reformasi Indonesia. Pandangan tentang klompok penekan suda terjawab dengan kritik-kritik Ketua Umum PP Muhammadiyah Haider Nasir, tentang dinamika bangsa dan kondisi Indonesia. Namun ada klompok lain di luar partai politik dan berperan seperti partai politik, yang masi saja terus menjadi menampakan diri sebagain bagian dari pemerintah yang habis habisan membela pemerintah tanpa mengenal salah dan benar seakan tidak memiliki fikiran rasional untuk membedakan kebenaran dan kebenaran yang di bangun adalah kebenaran sendiri atas dasar pandangan mereka sendiri.
Indonesia memang memiliki banyak klompok orgamisasi, namun tidak semua kelompok yang memainkan peran seperti itu, tetapi ada klompok yang sangat ngotot merasa terdepan dan paling benar, bahkan muncul wacana, cerita, pandangan yang di buat hinga memojokan yang lain demi mencapai hasrat atau kepengan mereka. Dan di yakini Muhammadiyah tidak memiliki ambisi atau opsesi seperti yang di gambarkan oleh kelompok tersebut. Bahkan presiden Jokowi sendiri bingung dengan kekayaan Muhammadiyah, dan tanpa memperebutkan jatah dari pemerintah Muhammadiyan suda kaya.
Muhammadiyah dan Kekuasaan
Negara Indonesia bagi saya milik Muhammadiyah, apa yang kurang Muhammadiyah memperjuangkan dan menjaga Indonesia. Muhammadiyah lah yang membentuk negara Ini. Presiden pertama Indonesia, Soekarno perna memberi keterangan dan meminta untuk jasadnya di bungkus dengan panji Muhammadiyah. Fatmawati, istri Bung Karno, penjahit bendera Merah Puti pertama, merupakan warga Muhammadiyah idiologis maupun biologis, jendral Besar Indonesia, Soedirman merupakan kader langsung Nyi Dahlan.
Jenderal Sudirman, sebelum di angkan menjadi Pangluma TKR atau Tentara Keamanan Rakyat pada waktu itu, Indonesia suda memiliki pasukan perang, TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat(BKR) yang sudah ada sebelumnya dan tentara intinya diambil dari bekas PETA. BKR pertama di Komandoi oleh Kasman Singodimidjo, yang merupan kaderl Muhammadiyah beliaulah yang mempelopori Mahkama Agung, Ketua DPR perta Indonesia dan masi banyak lagi peran serta Muhammadiyah dan kekuasaan di Indonesia.
Meskipun ada yang mengatakan orang gagal adalah orang yang meratapi masalalu dan tidak berusaha untuk mengapai masa depan. Tetapi itu merupakan bukti nyata bahwa Muhammadiyah pemilik bangsa ini dan Muhammadiyah tidak bisa terlepas dari Indonesia, Muhammadiyah adalah Indonesia dan Indonesia adalah Muhammadiyah. Karna Muhammadiyah telah banyak Membangun sekolah, pantai Sosial, Rumah Sakit dan masi banyak lagi dan itu untuk Indonesia tidak mumgkin lagi Muhammadiyah melakukan segala cara untuk mengapai kekuasaan di Indonesia karna Indonesia Mulik Muhammadiyah.
Comments
Post a Comment